Reformasi Perpajakan: Memaksimalkan Potensi Pajak Indonesia dengan AEOI

Pendahuluan

Kasus Panama Papers menjadi momentum bersejarah bagi dunia perpajakan dunia. Kebocoran dokumen finansial berskala besar berhasil mengungkap kejahatan para petinggi-petinggi dunia, termasuk pengusaha dan politisi terkemuka dalam melakukan aksi gelapnya seperti penghindaran pajak lewat pengadaan perusahaan di yurisdiksi bebas pajak (offshore) guna mendapat keuntungan dari wilayah-wilayah surga bebas pajak (tax havens). Dari 11,5 juta dokumen yang terbongkar, terdapat lebih dari 800 orang Warga Negara Indonesia yang memiliki kaitan dengan pengadaan perusahaan di wilayah tax havens, termasuk di dalamnya pemegang saham ataupun pendiri perusahaan itu sendiri.

Kebocoran ini merupakan pukulan besar bagi perpajakan Indonesia, sementara pemerintah terus berusaha untuk membasmi pengelabu pajak, para penjahat finansial telah menemukan surga untuk menghindari pajak. Sebagai langkah antisipasi atas kasus Panama Papers, Indonesia pun mengeluarkan kebijakan Tax Amnesty, yaitu penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Tujuan dari tax amnesty sendiri adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, mendorong repatriasi modal atau aset, meningkatkan kepatuhan pajak di masa yang akan datang, serta transisi ke sistem perpajakan yang baru (Darussalam, 2015). Automatic Exchange of Information (AEoI) dicanangkan sebagai salah satu solusi dalam meminimalisasi masalah penghindaran pajak agresif yang dilakukan oleh wajib pajak. AEoI sendiri adalah sistem pertukaran informasi rekening wajib pajak antar negara. Melalui sistem tersebut, otoritas pajak negara asal dapat melacak semua wajib pajak yang membuka rekening di negara lain secara otomatis.

AEoI berperan penting dalam mencegah aktivitas penghindaran dan pengelakan pajak yang menjadi penyebab utama tergerusnya basis pemajakan di yurisdiksi yang menerapkan tarif pajak relatif tinggi, serta perpindahan laba usaha ke yurisdiksi yang menerapkan tarif pajak relatif rendah, atau yang biasa disebut dengan low tax jurisdications. Oleh sebab itu, pada pertengahan April 2016, Indonesia kembali memperkuat kerja sama internasional dalam hal pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan dan menekan negara-negara yang dianggap tidak kooperatif (non-coopetative jurisdications). Ketidakikutsertaan dalam program AEoI ini akan berimbas terhadap data tawar dengan negara lain terutama terkait perpajakan, investasi, pinjaman, dan ease of doing business.

Latar Belakang dan Mekanisme AEoI

Pembentukan AEoI ini tidak terlepas pula dari pembentukan Tax Information Exchange Agreements (TIEA) pada tahun 2000 yang dinilai tidak berjalan secara efektif. Hal ini tidak lepas dari sikap negara-negara tax havens  yang tidak bersikap kooperatif. Negara-negara itu menolak untuk memberikan informasi nasabah karena memang hal-hal mendetail dari nasabah tidak menjadi hal yang penting untuk dilaporkan di negara-negara itu. Salah satu contohnya adalah The British Virgin Island yang memiliki lebih dari 400.000 perusahaan tercatat namun sama sekali tidak memiliki catatan mengenai identitas pemegang saham dan direksi dan tidak pula laporan keuangan perusahaan terkait. Selain itu, TIEA yang masih berbasis on request (atas permintaan) sangat rawan untuk ditikung negara mitra karena perjanjian yang mayoritas masih berupa perjanjian bilateral. Ketidakefektifan berjalannya TIEA ini pun memaksa Amerika Serikat untuk membuat proyek unilateral bernama Foreign Account Tax Compliance Act (FACTA). FACTA ini mewajibkan kepada seluruh instansi yang memegang data keuangan warga Amerika untuk melaporkan data-data tersebut. Langkah yang terbilang sukses ini pun dicoba untuk diterapkan oleh negara-negara OECD (Organization Economic Co-operation & Development) dan G-20 dalam 15 rencana aksi yang mencangkup ekonomi digital, transfer pricing dan terutama pertukaran informasi informatis atau AEoI.

AEoI memiliki sistem yang sedikit berbeda dengan TIEA yang sebelumnya hanya dapat dilakukan secara by request. AEoI ini terdiri dari tiga jenis yakni pertukaran berdasarkan permintaan negara asal wajib pajak (by request), pertukaran secara spontan (spontaneous), dan pertukaran secara otomatis (automatic). Adapun pertukaran secara spontan dilakukan oleh suatu negara bila menemukan bahan penguat terkait hasil pemeriksaan, penyidikan, keberatan, dan penelitian atas satu wajib pajak dari negara lain. Otoritas pajak suatu negara yang menemukan hal tersebut memiliki kewajiban mengirim datanya ke negara yang bersangkutan tanpa diminta. Begitu pula apabila Indonesia menemukan satu transaksi mencurigakan WNA yang dilakukan di Indonesia, maka Indonesia memiliki kewajiban untuk mengirim datanya ke negara asal wajib pajak. Artinya, pelaporan diberikan bila menyangkut soal tindak lanjut suatu proses hukum yang sudah dilakukan. Sedangkan pertukaran informasi keuangan secara otomatis dilakukan tanpa menunggu adanya temuan-temuan terkait penyelidikan. Nantinya informasi dipertukarkan secara otomatis begitu tercatat dalam administrasi otoritas pajak suatu negara.

Perubahan Sistem Akses Data Bank

Menurut UU yang berlaku di Indonesia hingga saat ini, seluruh data nasabah yang terdaftar dalam perbankan tidak memiliki transparansi. Data nasabah yang tersimpan tidak bisa diakses oleh Direktorat Jenderal Pajak kecuali dalam keadaan tertentu, seperti dalam hal pemeriksaan bukti perkara atau penagihan aktif terhadap wajib pajak nasabah bank terkait. Seluruh pemeriksaan oleh DJP juga harus disetujui oleh ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan permintaan Menteri Keuangan.

Dalam sistem AEoI, seluruh data nasabah wajib pajak akan dapat diakses oleh DJP secara otomatis. Akses terhadap bank data nasabah tidak akan dibatasi dalam hal pemeriksaan ataupun melewati perizinan atau persetujuan dari OJK dan Menteri Keuangan. Transparansi juga tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga akan bersifat internasional. Data nasabah yang dimiliki warga Amerika yang mempunyai rekening bank di Indonesia akan secara otomatis terhubung dengan otoritas pajak Indonesia ke Amerika. Karena wajib pajak yang membuka rekening di negara lain akan langsung terlacak oleh otoritas pajak negara asal, DJP akan semakin mudah mencegak terjadinya tax evasion ataupun mencegah praktek transfer pricing.

Revisi Undang-Undang

Untuk menerapkan AEoI, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Indonesia. Syarat utama untuk ikut serta dalam pengimplementasian AEoI adalah tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerahasiaan bank. Sedangkan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia hingga saat ini, terdapat 4 UU yang mengatur kerahasiaan mengenai data nasabah, yaitu UU KUP, UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, dan UU Pasar Modal. Untuk itu, dibutuhkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai dasar hukum yang baru demi menunjang keterbukaan informasi perbankan.  AEoI nantinya akan melengkapi substansi sistem perjanjian perpajakan antar negara (tax treaty) yang telah terjalin dengan 63 negara. Tax treaty akan mengatur hak pemajakan seluruh negara yang terikat agar tidak terjadinya pengenaan pajak ganda atas subyek pajak atau obyek pajak yang sama.

GFx2

Hingga saat ini legislasi primer data nasabah di Indonesia yang mencakup UU Perbankan, UU Perbankan Syariah,  UU Pasar Modal dan UU KUP tidak dapat diakses oleh DJP dan terbatas untuk kasus-kasus tertentu. Legislasi Sekunder yang mencakup PMK 125/2015 dan POJK 25/2015 juga belum jelas dan mengatur wewenang DJP untuk menggunakan informasi nasabah.

Seluruh perundang-undangan harus rampung pada tanggal 30 Juni 2017. Jika Indonesia masih belum memenuhi persyaratan AEoI, maka Indonesia akan dikategorikan non-cooperative jurisdication dan akan dikenakan defensive measures tertentu oleh G20 pada Juli 2017. Gagalnya memenuhi komitmen AEoI tentu saja akan memberatkan nama Indonesia di kancah internasional dan tentunya mempengaruhi perekonomian Indonesia.

Impelentasi AEoI ini dinilai integral bagi Indonesia. Selain untuk menggenjot penerimaan pemerintah, AEoI juga berkaitan dengan keuntungan bagi Indonesia sendiri untuk mengakses secara leluasa data nasabah WNI yang tinggal di negara lain. Selama Indonesia belum mampu menerapkan AEoI, Indonesia harus menyediakan data nasabah WNA kepada negara lain tanpa dapat memperoleh data WNI yang tinggal di negara bersangkutan. Tindakan yang tidak resiprokal ini tentulah tidak diinginkan oleh Indonesia.

Efektivitas AEOI dalam Perpajakan Indonesia

Terhitung hingga awal Maret atau akhir periode II Tax Amnesty, baru sebanyak 695.857 wajib pajak yang berpartisipasi. Jumlah ini masih jauh dibawah target pemerintah pada mulanya. Dana repatriasi yang masuk pun, yakni sebesar Rp 143 triliun, masih jauh dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp 1.000 triliun. Rendahnya pencapaian ini pun berakibat pada kecilnya tambahan likuiditas yang dapat digunakan sebagai daya ungkit perekonomian nasional. Kondisi ini kemudian mendorong pemerintah untuk melengkapi kebijakan Tax Amnesty ini dengan instrumen lain yaitu AEoI.

Jika adanya penegakan hukum yang jelas setelah terlaksananya tax amnesty, AEoI akan menjadi alat yang ampuh dalam hal penegakan hukum pajak. Jika wajib pajak sadar, maka wajib pajak yang melakukan tax evasion akan mengalami kerugian jika tidak mengungkap harta mereka sekarang, dengan ancaman era pertukaran informasi pajak di depan mata. Pada 2018, lebih dari 90 negara akan melakukan pertukaran data nasabah besar-besaran, hal ini dapat menjadi modal bagi pemerintah untuk menguatkan penegakan hukum. Tax amnesty pun menjadi jembatan transisi bagi wajib pajak untuk mengubah perilaku mereka secara sukarela.

Disamping itu, implementasi AEoI diyakini akan memperbaiki peringkat Indonesia dalam Jurisdiction Ratings, yang diterbitkan oleh The Global Forum OECD. Peringkat tersebut menunjukkan pemenuhan syarat negara-negara dunia dalam mengaplikasikan pertukaran informasi perbankan dan keuangan. Saat ini Indonesia masih di level ketiga, yaitu partially compliant yang berisi negara-negara seperi Kosta Rika, Samoa dan Turki. Jika AEoI dapat diimplementasikan dengan baik dan dilengkapi dengan payung hukum yang memadahi, pertukaran informasi keuangan tersebut akan membawa Indonesia naik ke level kedua atau largely compliant yang berisi negara-negara maju seperti Amerika, Swiss, Jepang, Korea Selatan dan kanada.

Perlu ditekankan bahwa keberhasilan AEoI terhadap perpajakan Indonesia dapat terjadi jika revisi UU dilakukan dengan benar dan adanya jaminan hukum di dalam negeri. Selain membangun dasar hukum yang kuat, pembangunan insfrastruktur yang dimiliki lembaga keuangan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi juga diperlukan agar menunjang keberhasilan AEoI. Perpajakan Indonesia juga dituntut untuk memiliki akuntabilitas, agar para wajib pajak yang sudah melakukan kewajibannya merasa aman atas privasinya dan terhindar penyelewengan pemakaian data nasabah dengan harapan penerimaan pajak di masa depan dapat mengatasi masalah-masalah dasar di Indonesia seperti ketimpangan dan distribusi kekayaan.

Kesimpulan

Automatic Exchange of Information (AEoI) adalah sistem pertukaran informasi rekening wajib pajak antar negara. Melalui sistem tersebut, otoritas pajak negara asal dapat melacak semua wajib pajak yang membuka rekening di negara lain secara otomatis. AEoI berperan penting dalam mencegah aktivitas penghindaran dan pengelakan pajak (tax evasions) dan aksi lainnya seperti pendirian perusahaan offshore di wilayah tax havens yang dapat merugikan negara.

Implementasi AEoI di Indonesia masih menghadapi banyak kendala seperti masih adanya UU yang mengatur kerahasiaan data nasabah, yaitu yaitu UU KUP, UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, dan UU Pasar Modal. Oleh karena itu dibutuhkannya Perppu sebagai dasar hukum yang baru demi menunjang keterbukaan informasi perbankan. Selain permasalahan perundang-undangan, lembaga keuangan Indonesia juga dituntut untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitasnya. Jika dasar hukum perpajakan Indonesia jelas, maka AEoI dapat menjadi modal pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak di masa depan.

Daftar Pustaka

Darussalam. 2015. Manfaatkan Pengampunan Pajak: Pahamai dan Manfaatkan Reinventing   Policy. Inside Tax. Edisi 31.

Forbes, “The World’s Billionaires”, Forbes 2017 Ranking, diakses dari https://www.forbes.com/billionaires/list/#version:realtime_country:Indonesia

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, “Automatic Exchange of Information (AEOI)”

Kemenkeu Official Website, diakses dari http://www.kemenkeu.go.id/SP/automatic-exchange-information-aeoi

Neslund, Kristofer 2009, “Why Tax Information Exchange Agreements Are ‘Toothless’”, AICPA Store, diakses dari http://www .aicpastore.com/Content/media /PRODUCER_CONTENT/Newsletters/Articles_2009/Tax/Toothless.jsp

Nurhayat, Wiji 2017, “Buka Sistem Informasi Keuangan, Peringkat RI Setara AS dan Singapura”, Kumparan, diakses dari https://kumparan.com/wiji-nurhayat/buka-sistem-informasi-keuangan-peringkat-ri-setara-as-dan-singapura

Organization for Economic Co-operation & Development, “Survei Ekonomi OECD Indonesia”, OECD edisi Maret 2015, diakses dari https://www.oecd.org/economy/Overview-Indonesia-2015-Bahasa.pdf

Partai Amanat Nasional, “PAN Sebut Potensi Pajak di Luar Neferi Capai 2.000 Miliar Dolar AS”, PAN Official Website, diakses dari http://www.pan.or.id/pan-sebut-potensi-pajak-di-luar-negeri-capai-2-000-miliar-dolar-as/

Prastomo, Yustinus 2017, “Era Baru Perpajakan”, Berita Harian Kompas edisi 7 Maret, diakses dari https: // www. pressreader.com/ indonesia /kompas/ 20170307/ 281616715160556

Rakhma, Sakina 2017, “Di Pertemuan G20, Sri Mulyani Tegaskan Pentingnya Kerja Sama Pajak”, Surat Kabar Kompas Daring edisi Maret, diakses dari http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/03/20/061521926/di.pertemuan.g20.sri.mulyani.tegaskan.pentingnya.kerja.sama.pajak.

Yovanda, Tanuar Riezqi 2016, “Disahkan Jokowi, UU Tax Amnesty Mulai Berlaku”, Koran Sindo edisi 18 Juli, diakses dari https://ekbis.sindonews.com / read / 1124325 / 33 / disahkan-jokowi-uu-tax-amnesty-mulai-berlaku-1468841718

Posted in Kajian Kastrat.