RPJMN 2015-2019 : Menilik Kontribusi Tax Amnesty terhadap Pembangunan Berkelanjutan Indonesia

Sekilas tentang Tax Amnesty

Terhitung sejak 31 Maret 2017, program pengampunan pajak atau tax amnesty telah berakhir.  Program yang telah berjalan sejak 1 Juli 2016 lalu sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.  Seperti yang diketahui, pemerintah telah memberikan tarif tebusan yang amat rendah dalam program ini. Tarif tebusan dibagi menjadi tiga sektor yaitu tarif tebusan repatriasi atau deklarasi dalam negeri, tarif deklarasi luar negeri dan tarif UMKM. Ketiga jenis tarif ini terbagi dalam tiga tahap, yaitu 1 Juli – 30 September 2016 untuk tahap pertama,  1 Oktober – 31 Desember 2016 untuk tahap kedua, dan 1 Januari – 31 Maret 2017 untuk tahap ketiga.

Berdasarkan data Direktorat Jendral Pajak pada Sabtu (1/4), total pelaporan harta melalui tax amnesty mencapai Rp 4.855 Triliun, dimana angka tersebut naik sebesar Rp 112 Triliun dibandingkan dengan periode sebelumnya. Deklarasi harta dalam negeri masih mendominasi dengan nominal sebesar Rp 3.676 triliun. Sedangkan sisanya yang berupa deklarasi harta di luar negeri sebesar Rp 1.031 triliun dan harta yang dibawa pulang ke Indonesia atau repatriasi dana sebesar Rp 147 Triliun. Jumlah uang tebusan yang masuk sebesar Rp 114 Triliun, pembayaran tunggakan Rp 18,6 Triliun dan pembayaran bukti permulaan sebesar Rp 1,75 triliun.

Kebijakan tax amnesty, dalam penjelasan umum Undang-Undang Pengampunan Pajak, hendak diikuti dengan kebijakan lain seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan penyempurnaan Undang-Undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang tentang Pajak pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta kebijakan strategis lain di bidang perpajakan dan perbankan sehingga membuat ketidakpatuhan wajib pajak akan tergerus di kemudian hari melalui basis data kuat yang dihasilkan oleh pelaksanaan Undang-Undang ini. Selain itu, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan AEoI (Automatic Exchange of Information) beserta pembuatan Undang-Undang baru terkait kedaulatan informasi nasabah perbankan –yang sejauh ini menjadi ganjalan utama dalam implementasi AEoI, sebagai jaring terakhir kepada wajib pajak jika hingga akhir batas tax amnesty berakhir belum melaporkan harta kekayaannya.

Setelah berakhirnya program tax amnesty, bagaimana dengan alokasi dana yang telah diterima oleh negara? Dapatkah dana dari tax amnesty tersebut berperan terhadap RPJMN 2015-2019?

Pengalokasian Dana Tax Amensty

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 122 Tahun 2016 menyebutkan dengan detail mengenai penempatan dana repatriasi, diantaranya pengalihan dana harus dalam rekening khusus pada bank persepsi yang ditunjuk sebagai gateway yang sama. Kemudian dana tersebut dapat dialokasikan pada investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Investasi sektor riil sesuai prioritas dari pemerintah, Investasi langsung pada perusahaan di dalam negeri, investasi sektor properti dengan catatan tidak diperkenankan proyek properti yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Dalam PMK yang segera disosialisasikan itu ditegaskan pula bahwa dana yang ditanam pada sektor riil tidak bisa dialihkan ke luar negeri sebelum jangka waktu tiga tahun.  Dari aliran dana masuk yang berasal dari tebusan maupun repatriasi diharapkan dapat menyentuh sektor riil khususnya percepatan infrastruktur. Salah satu cara agar dana repatriasi itu mengalir ke proyek infrastruktur adalah melalui instrumen investasi khusus. Salah satunya adalah instrumen investasi berupa surat utang atau obligasi. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan, mengatakan bahwa pemerintah akan mengeluarkan obligasi khusus yang berbasis proyek infrastruktur. Namun, obligasi ini tidak dikeluarkan langsung oleh pemerintah, tetapi bisa melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tidak hanya BUMN, pemerintah pun juga akan mendorong perusahaan swasta yang bergerak di bidang infrastruktur untuk mengeluarkan instrumen serupa. Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kebijakan Penerimaan Negara, Asteria Prima, mengatakan bahwa  salah satu perusahaan BUMN yang akan didorong terlibat dalam penerbitan obligasi infrastruktur adalah PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF).

Kemudian, selain sektor riil seperti infrastruktur, dana repatriasi juga akan memasuki pasar modal. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nurhaida mengatakan dana repatriasi tax amnesty yang masuk ke pasar modal terus mengalami pergerakan. Menurutnya beliau, dana repatriasi yang masuk pasar modal hampir tembus Rp 10 triliun. Dana repatriasi itu masuk melalui instrument seperti reksa dana, saham, kontrak pengelolaan dana (KPD) dan obligasi pemerintah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Pembangunan nasional adalah upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 dan Perpres No. 2 Tahun 2015 yang telah ditandatangani pada tanggal 8 Januari 2015. Dengan berpayung kepada UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP tadi, RPJMN 2015- 2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025. RPJMN 2015-2019 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden, RPJMN sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Konstitusi Undang Undang Dasar 1945 dan RPJPN 2005–2025.

ghb

Dari tahapan tersebut di atas, maka pembangunan dalam RPJMN ke-3 (2015-2019) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

Kemudian jika Mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai dalam pembangunan nasional 2015-2019 serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional pada tahun 2015-2019 berfokus pada :

  1. Meningkatkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
  2. Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan.
  3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.
  4. Peningkatan kualitas hidup, mitigasi bencana alam dan perubahan iklim.
  5. Penyiapan landasan Pembangunan yang kokoh.
  6. Meningkatkan sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
  7. Mengembangkan dan memeratakan Pembangunan Daerah.

Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan sedang mengevaluasi daftar proyek infrastruktur yang sudah tetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019.  Hingga tahun 2015 lalu Bappenas menilai masih banyak program yang masih belum sesuai antara pencapaian dan target. Dari data evaluasi yang dilakukan Bappenas, tercatat baru 51,35% kegiatan pemerintah yang sesuai dengan indikator kinerja. Ada 184 indikator kinerja yang ditetapkan oleh pemerintah, namun masih 95% indikator yang sudah terpenuhi. Kendala – kendala tersebut diantaranya diakibatkan oleh anggaran yang belum fokus pada pencapaian sasaran strategis. Selain itu ada juga yang belum selaras antara RPJMN dengan rencana strategis (Renstra) di masing-masing kementerian/lembaga (K/L).

Sampai saat ini, Pemerintah dalam RPJMN 2015- 2019 ingin menggencarkan pembangunan infrastruktur secara besar- besaran. Untuk jalan tol saja misalnya, dalam kurun waktu tersebut akan bisa menyelesaikan pembangunan 1000 kilometer jalan tol. Untuk jalan misalnya, target pembangunan yang ingin dicapai pemerintah mencapai 2.650 jalan. Untuk jalur kereta api, sampai tahun 2019 pemerintah menargetkan untuk bisa membangun jalur sepanjang 3.258 kilometer. Untuk waduk, mereka juga menargetkan bisa bangun 49 waduk pada periode tersebut. Jika diakumulasikan, total kebutuhan yang diperlukan untuk membangun infrastruktur tersebut mencapai sekitar Rp 5000 triliun. Tapi dari total kebutuhan tersebut pada dalam dua tahun ini, pemerintah hanya mampu menyiapkan anggaran sampai dengan Rp 600 triliun, atau dalam waktu lima tahun hanya akan mencapai Rp 1.500 triliun saja. Karena itulah, peran swasta akan dilibatkan dan ditingkatkan perannya oleh pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pemerintah akan meningkatkan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur Indonesia antara 22% sampai 40% sama seperti yang dilakukan negara – negara asing lainnya.

Tantangan RPJMN 2015-2019

Mengutip dari buku yang diterbitkan oleh Bappenas, terdapat 3 masalah pokok yang melanda Indonesia pada rentang rencana pembangunan ini, yaitu (1) merosotnya kewibawaan negara; (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional; dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Untuk poin kedua sendiri, kelemahan sendi perekonomian tercermin dalam maraknya persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan antarwilayah, kerusakan lingkungan hidup, dan ketergantungan dalam hal pangan, energi, keuangan, dan teknologi. Harapan akan penguatan sendi-sendi ekonomi bangsa menjadi semakin jauh ketika negara tidak kuasa memberi jaminan kesehatan dan kualitas hidup yang layak bagi warganya, gagal dalam memperkecil ketimpangan dan ketidakmerataan pendapatan nasional, melanggengkan ketergantungan atas utang luar negeri dan penyediaan pangan yang mengandalkan impor, dan tidak tanggap dalam menghadapi persoalan krisis energi akibat dominasi alat produksi dan modal korporasi global serta berkurangnya cadangan minyak nasional.

Tax Amnesty sebagai dongkrak penerapan RPJMN

Jika menilik kembali faktor-faktor yang melandasi pemerintah untuk menerapkan tax amnesty pada pertengahan tahun 2016, yang mencangkup (1) moderasi pertumbuhan ekonomi global; (2) perekonomian amerika yang belum stabil; (3) perlambatan pertumbuhan Tiongkok; (4) ketidakpastian kebijakan moneter; (5) harga komoditas yang memiliki tren menurun; dan (6) resiko geopolitik di wilayah Timur Tengah dan keluarnya Inggris dari UE, dapat disumpulkan adanya keterkaitan antara RPJMN periode 2015-2019. Sejauh ini, berbagai faktor tersebut telah memberikan berbagai dampak terhadap kondisi Indonesia seperti perlambatan ekonomi Indonesia, defisit neraca perdagangan, defisit anggaran yang kian membesar, penurunan laju pertumbuhan sektor industri / manufaktur, serta infrastructure gap yang masih cukup tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah berusaha menemukan sumber pertumbuhan ekonomi  yang baru –yaitu dengan tax amnesty, karena dari sumber ekonomi yang tersedia sekarang, akan sangat sulit untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. “Negara ini membutuhkan banyak dana untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif”, mengutip dari Selebaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perpajakan.

Tax Amnesty memiliki tujuan utama sebagai sumber pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi aset. Dengan adanya dana repatriasi ini, diharapkan akan meningkatkan likuiditas domestik yang menjadi sumber utama pembangunan. Selain itu, dengan meningkatnya likuiditas domestik diharapkan pula akan memperbaiki nilai tukar rupiah yang sejauh ini masih berkutat pada level 13.300 dan kemudian menciptakan tingkat suku bunga yang kompetitif. Iklim investasi pun diharapkan dapat semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Sejalan dengan asas berdikari dalam ekonomi sebagai salah satu unsur Trisakti Kabinet Jokowi-JK yang menyatakan bahwa “…Kemampuan untuk memenuhi pembiayaan Pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri.” menegaskan bahwa harus dilakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengarahkan dana investasi yang bersumber dari tabungan masyarakat itu sendiri. Terus menerus bergantung pada pinjaman pihak asing merupakan hal yang kurang bijak. Selain karena beban bunga yang terkadang memberatkan, utang luar negeri juga sangat bergantung pada gejolak nilai tukar. Dalam kondisi nilai tukar rupiah yang tidak menentu akhir-akhir ini, melakukan pinjaman asing merupakan langkah yang mengandung banyak ketidakpastian. Seketika nilai tukar Rupiah turun, maka nilai nominal dari utang yang harus dibayar menjadi semakin besar.

Di satu sisi, Indonesia sebenarnya memiliki potensi suntikan dana yang besar yang sejauh ini masih belum terekspos. Menurut Presiden Jokowi, terdapat sekitar Rp 11.000 Triliun dana WNI yang berada diluar negeri. Belum lagi ditambah dana WNI yang terdapat di Indonesia namun tidak dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Perpajakan setempat. Potensi dana ini tentu tidak dapat disia-siakan mengingat program pembangunan sedang sangat membutuhkan dana likuid dengan tempo yang singkat. Dan disinilah peran Tax Amnesty. Walaupun pemerintah hingga saat ini belum secara resmi mengeluarkan berita mengenai pembagian alokasi dana repatriasi yang telah terkumpul, secara kasar dapat dikatakan bahwa ketersediaan dana likuid ini akan memudahkan proses pembangunan.

Efektivitas Penempatan Dana Repatriasi Tax Amnesty pada sektor di RPJMN 2015-2019

Dana yang telah dialihkan dan ditempatkan dalam rekening khusus dapat diinvestasikan dalam beberapa bentuk:

  1. Investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha
  2. Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah
  3. Investasi pada properti dalam bentuk tanah dan/atau bangunan yang didirikan di atasnya
  4. Investasi langsung pada perusahaan di wilayah NKRI
  5. Investasi pada logam mulia berbentuk emas batangan/ lantakan
  6. Bentuk investasi lainnya di luar pasar keuangan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah, dan investasi langsung pada perusahaan di wilayah NKRI tersebut di atas dilakukan melalui mekanisme penyertaan modal.

Sementara itu sektor properti yang menjadi prioritas dalam investasi sektor riil meliputi sektor yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Akan tetapi, dana repatriasi tidak bisa diinvestasikan ke sektor properti yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Dana yang diinvestasikan di sektor riil tidak dapat dialihkan ke luar negeri sebelum jangka waktu tiga tahun. Investasi hanya dapat dialihkan di dalam wilayah NKRI melalui transaksi jual beli atau kegiatan komersial.

Selain itu, dana repatriasi tax amnesty juga akan dialokasikan ke bidang ketahanan pangan seperti produksi padi, jagung, kedelai, gula, daging, ikan dan bahan pangan lainnya yang menjadi sasaran pembangunan RPJMN 2015-2019. Keefektifan alokasi pendanaan dari tax amnesty pun sampai saat ini masih berjalan pada sektor yang menjadi sasaran RPJMN 2015-2019 seperti pembangunan infrastruktur seperti jalan, properti dan bidang ketahanan pangan.

Kesimpulan

Total pelaporan harta melalui tax Amnesty yang berakhir pada 31 Maret 2017 mencapai Rp 4.855 Triliun. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 122 Tahun 2016 menyebutkan dengan detail mengenai penempatan dana repatriasi, dimana dana tersebut dapat dialokasikan pada investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Pembangunan dalam RPJMN ke-3 (2015-2019) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian. Dana tax amnesty dapat membantu pembangunan dalam RPJMN lewat investasi pada infrastruktur, sektor riil, ataupun dalam pasar modal untuk menguatkan perekonomian Indonesia. Selain itu, dana repatriasi tax amnesty juga akan dialokasikan ke bidang ketahanan pangan  yang menjadi sasaran pembangunan RPJMN 2015-2019.

Untuk memaksimalkan pemanfaatan dana tax amnesty serta menambah kepercayaan publik, penting bagi pemerintah untuk transparan terhadap alokasi dana tax amnesty dan segera menyelesaikan program pasca tax amnesty seperti kebijakan yang terkait dengan AEoI dan pembuatan Undang-Undag baru terkait kedaulatan informasi nasabah perbankan agar pemanfaatan reformasi pajak dalam jangka panjang dapat tercipta.

Daftar Pustaka

Bappenas, Buku I RPJMN 2015-2019, Pemerintah Republik Indonesia, diunduh dari www.bappenas.go.id

Bisniskeuangan.komas.com “Sudah rilis, aturan investasi dana repatriasi ke sektor riil” (http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/08/10/131500426/Sudah.Dirilis.Aturan.Investasi.Dana.Repatriasi.ke.Sektor.Riil diakses senin 24 april 2017 pada 02.00 WIB)

Direktorat Jenderal Pajak, “Statistik Amnesti Pajak”, Laman resmi Direktorat Jenderal Pajak,  diakses dari http://www.pajak.go.id/statistik-amnesti

Direktorat Jenderal Pajak, “BAB IV- Bagaimana Fungsi Pajak dalam Pembangunan?”, Laman resmi Direktorat Jenderal Pajak,  diakses dari http://www.pajak.go.id/sites/default/files/BAB%20IV%20Bagaimana%20Fungsi%20Pajak%20Dalam%20Pembangunan.pdf

Nasional.kontan.co.id “Evaluasi RPJMN, Pemerintah perluas peran swasta” (http://nasional.kontan.co.id/news/evaluasi-rpjmn-pemerintah-perluas-peran-swasta dikases minggu 23 april 2017 pada 23.15 WIB)

Posted in Kajian Kastrat.