Subsidi Listrik, Masih Tepatkah?

Pendahuluan

Faktor utama yang menjadi penyebab adanya ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia adalah pendidikan, kesehatan, serta akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan tentu saja listrik sebagai penyedia energi utama dalam aktivitas keseharian masyarakat. Kurangnya akses fasilitas tersebut terhadap golongan masyarakat tertentu menyebabkan terjadinya ketimpangan kemiskinan yang berujung pada tidak meratanya kesejahteraan di Indonesia. Oleh sebab itu, menjadi tugas utama dari pemerintah untuk mempersempit jurang antar golongan masyarakat dengan cara menyediakan akses terhadap berbagai fasilitas, seperti listrik, untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia.

Sampai dengan Desember 2015, sekitar 1,6 juta rumah tangga atau 12.000 desa belum terfasilitasi oleh listrik. Dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, Indonesia memiliki rasio elektrifikasi terendah, yaitu hanya 88,3%. Miris jika dibandingkan dengan rasio elektrifikasi Singapura yang sudah mencapai 100%, Brunei Darussalam 99,7%, Thailand 99,3%, Vietnam 98%, dan Malaysia 93%.

Dalam penyediaan listrik, pemerintah telah menyiapkan beragam program untuk mempermudah akses terhadap fasilitas listrik, khususnya bagi masyarakat kurang mampu seperti halnya penyediaan subsidi. Menurut PMK NOMOR 170/PMK.02/2013 , Subsidi Listrik adalah selisih kurang antara tarif tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing Golongan Tarif dikurangi BPP (Rp/kWh) pada tegangan di masing-masing Golongan Tarif ditambah marjin (% tertentu dari BPP) dikalikan volume penjualan (kWh) untuk setiap Golongan Tarif. Untuk menyederhanakannya, subsidi listrik mengindikasikan bahwa tarif normal yang seharusnya dibayar oleh konsumen sebagian dibebani kepada pemerintah, sehingga pada akhirnya masyarakat yang mendapatkan subsidi akan membayar harga yang lebih murah untuk tarif listrik tertentu. Dalam APBN-P 2015, pemerintah mengalokasikan subsidi listrik sebesar Rp73.1 triliun.

Menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014, golongan tarif tenaga listrik untuk keperluan rumah tangga terdiri atas:

  1. Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah, dengan daya sampai dengan 450 VA, 900VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA (R-1/TR).
  2. Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga menengah pada tegangan rendah, dengan daya 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA (R-2/TR).
  3. Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga besar pada tegangan rendah, dengan daya 6.600 VA ke atas (R-3/TR).

Sampai tahun 2016, pemerintah memberikan subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu dengan golongan tarif keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah, yaitu 450 VA dan 900 VA.

Subsidi Tidak Tepat Sasaran

Subsidi listrik adalah subsidi yang diberikan kepada komoditas secara langsung, seperti halnya subsidi BBM. Oleh karena itu, subsidi listrik memiliki masalah yang sama dengan subsidi BBM terdahulu, yaitu tidak tepat sasaran. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat mampu yang menikmati subsidi listrik lebih dari yang dinikmati oleh masyarakat kurang mampu. Permasalahan ini pun menjadi sebuah ironi, mengingat tujuan utama subsidi sendiri adalah untuk membantu masyarakat kurang mampu. Namun seberapa besarkah ketidaktepatan subsidi listrik?

0443369d-eed7-4bcd-b8e7-ac145331a5e2

Publikasi TNP2K pada November 2016 yang bersumber dari Susenas tahun 2013 membuktikan bahwa kelompok 40% masyarakat termiskin di Indonesia hanya menerima subsidi listrik sebesar 30%, bahkan tidak mencapai setengah dari total subsidi.  Kelompok miskin dan rentan (1-4) hanya mendapatkan subsidi sebesar Rp64.393 hingga Rp94.078, yaitu 26% dari total subsidi yang diberikan pemerintah. Sedangkan kelompok kaya (5-10) mendapatkan subsidi sebesar Rp109.050 hingga Rp168.390 setiap bulannya, yaitu sekitar 74% dari total subsidi. Data tersebut membuktikan bahwa tujuan utama dari subsidi, yaitu membantu masyarakat kelompok miskin & rentan sangat tidak tepat sasaran. Kelompok kaya seharusnya tidak layak menerima subsidi tapi kenyataannya menerima subsidi lebih besar dibandingkan dengan yang lebih berhak menerima subsidi.

Untuk mempertegas permasalahan subsidi listrik, mari kita lihat dari jumlah fakir miskin yang terdata. Sebelum data dicocokkan,  bersumber dari PLN, jumlah banyaknya orang yang menerima subsidi 450 VA adalah 22,8 juta orang dan penerima subsidi 900 VA berjumlah 22,3 juta orang. Jika ditotalkan, maka jumlah orang menerima subsidi di Indonesia berjumlah 45,1 juta orang. Sedangkan jika cocokkan dengan data terpadu penanganan fakir miskin dari TNP2K, jumlah masyarakat tidak mampu yang menerima subsidi 450 VA berjumlah 14,70 juta dan penerima subsidi 900 VA berjumlah 4,05 juta. Jika ditotalkan, maka masyarakat kurang mampu yang menerima subsidi listrik adalah 18,75 juta. Kesenjangan data yang dimiliki PLN dan TNP2K sangatlah drastis, dengan mengurangi jumlah orang yang menerima subsidi dan jumlah masyarakat kurang mampu yang menerima subsidi, maka kita akan memperoleh angka 26,35 juta. Membuktikan bahwa 26,35 juta orang di Indonesia tidak berhak menerima subsidi.

Untuk membuat subsidi listrik tepat sasaran, dibutuhkan perubahan terhadap aturan pemberian subsidi yang dimuat dalam Rapat Terbatas tentang tarif dasar listrik dan berujung kepada penetapan aturan subsidi baru, yaitu semua pelanggan 450 VA tetap menerima subsidi dan tidak dilakukan pencocokan data, sementara untuk pelanggan 900 VA hanya diberikan kepada mereka yang masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin. Perlu ditegaskan bahwa pemerintah tidak mencabut subsidi seutuhnya pada 900 VA, tetapi membuat pemberian subsidi lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang kurang mampu.

PLN dan TNP2K bersama-sama melakukan pencocokan data ulang dengan langsung terjun ke lapangan pada Januari sampai Maret 2016. Setelah dilakukan pencocokan data, terdapat 22,80 juta masyarakat kurang mampu yang mendapatkan subsidi 450 VA, dan hanya 4,05 juta yang berhak menerima subsidi 900 VA. Jika ditotalkan maka hanya ada 26,85 juta masyarakat tidak mampu yang berhak menerima subsidi. Setelah dilakukan pencocokan data, maka penerima subsidi bisa turun sekitar 18 juta orang.

Mekanisme Kebijakan Pengurangan Subsidi Listrik Golongan R1-900 VA

Mulai 1 Januari 2017 tarif listrik pelanggan berdaya 900 VA yang saat ini sebesar Rp 605 per kWH, akan disamakan dengan tarif pelanggan berdaya 1.300 VA sebesar Rp 1.352 per kWh. Hal ini disertai dengan pengurangan subsidi listrik berdaya 900 VA dikarenakan tidak tepat sasaran sehingga banyak konsumen yang masih dikatakan mampu namun menikmati tarif konsumen yang seharusnya dikatakan sesuai untuk menerima subsidi listrik tersebut. Tarif yang dikenakan kepada pelanggan mampu yang tetap memakai daya 450 VA dan 900 VA akan sama dengan tarif daya 1300 VA sehingga rugi jika pelanggan tersebut jika tetap menggunakan daya subsidi 450 VA atau 900 VA dan tidak merubah konsumsi daya menjadi 1300 VA. PLN pun menawarkan untuk merubah daya mereka secara gratis sekaligus mendorong untuk meninggalkan konsumsi daya 450 VA dan 900 VA yang akan dialokasikan sebagai subsidi terhadap konsumen yang lebih layak untuk mendapatkannya.

TARIF LISTRIK YANG MULAI BERLAKU

Daya Listrik Tarif listrik Keterangan
450 VA Rp 415 /kWh Bersubsidi
900 VA Rp 605 /kWh Bersubsidi
1300 VA Rp 1352 /kWh Non-Subsidi

Penyesuaian Tarif listrik yang baru pun nanti akan dilaksanakan secara 3 tahap yaitu pada Januari-Februari 2017, Maret-April 2017, dan Mei-Juni 2017. tarif listrik naik menjadi Rp 98 ribu per bulan seiring pencabutan subsidi listrik pada tahap I, Kemudian tarif listrik naik menjadi Rp 130 ribu per bulan untuk tahap II, dan tarif listrik mencapai Rp 180 ribu per bulan untuk kenaikan tahap III. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang tidak masuk kategori rakyat miskin sesuai ketentuan pemerintah, tetapi mengambil manfaat subsidi listrik dengan memasang daya 900VA dan 450VA. Para pelanggan rumah tangga 900 VA yang tidak lagi mendapatkan subsidi ini akan mengalami kenaikan tarif secara bertahap setiap dua bulan.  Hal ini agar tidak bebani konsumen dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28/2016 tentang tarif tenaga listrik.

Dengan melakukan pencabutan subsidi bagi masyarakat mampu, maka pemerintah dapat menghemat anggaran sekitar Rp25 triliun dalam setahun. Dana tersebut nantinya akan dialokasikan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur listrik bagi masyarakat yang belum terfasilitasi akses listrik, seperti contohnya masyarakat yang berada di wilayah Indonesia Timur. Alokasi dana untuk infrastruktur listrik menjadi solusi untuk 12.000 desa atau 1,6 juta rumah tangga yang belum menikmati listrik serta dapat meningkatkan rasio elektrifikasi dan mengejar keberhasilan negara-negara ASEAN lainnya. Alokasi subsidi listrik yang lebih sesuai juga akan dialirkan sebagai dana tambahan untuk subsidi listrik bagi penerima dikarenakan penambahan jumlah keluarga miskin yang menggunakan subsidi daya listrik 450 VA.

Dampak Pengurangan Subsidi

gh

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS pada tahun 2016, pengeluaran terhadap listrik berkontribusi sebesar 2,96% dalam pengeluaran RT miskin yang tinggal di perkotaan dan 1,54% terhadap RT miskin yang tinggal di pedesaan. Dengan persentase pengeluaran listrik yang kecil dalam komponen pengeluaran, pemerintah menilai bahwa pengeluaran listrik yang meningkat tetap akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat seluruhnya, tetapi tidak terlalu signifikan. Dengan pencabutan tarif listrik yang dilakukan secara bertahap, inflasi juga dapat diredam sehingga tidak terlalu memberatkan masyarakat.

Sebagai tambahan, Kementrian Keuangan memperkirakan dampak pencabutan subsidi listrik bagi golongan 900 VA sebanyak 18,9 juta pelanggan di Januari 2017 terhadap kenaikan inflasi sekitar 0,5% dimana proyeksi ini lebih rendah dari perkiraan Bank Indonesia (BI) yang meramal inflasi di Januari di tingkat 0,6-0,7%. Secara Makro, menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Suahasil Nazara tidak membahayakan dikarenakan hanya meliputi sebagian golongan masyarakat saja. Inflasi di Indonesia juga cenderung rendah selama lima tahun terakhir dan akan terus dipantau oleh Pemerintah.

Untuk meredam kecemburuan sosial diantara masyarakat karena tidak meratanya pencabutan subsidi listrik. Pemerintah pun telah mengantisipasi hal tersebut dengan menyiapkan mekanisme pengaduan.  mekanisme pengaduan tersebut disediakan Kementrian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) sedangkan PLN nantinya akan membantu terkait penyediaan aplikasi untuk menampung aksi protes masyarakat yang tidak terima akan pencabutan subsidi listrik. Selain itu pemerintah pun menyatakan bahwa UMKM yang menerima subsidi listrik tidak mendapat penghapusan karena dikhawatirkan menurunnya tingkat produktivitas UMKM tersebut.

Kesimpulan

Adanya kebijakan pengurangan subsidi listrik ini menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Kebijakan ini menjadi upaya pemerintah dalam mengatur alokasi subsidi listrik berdaya 450 VA dan 900 VA yang dianggap tidak tepat sasaran. Hal ini pun mengakibatkan adanya pembengkakan anggaran subsidi listrik pada APBN-P sementara 2016 sebesar Rp 12,4 Triliun. Dengan adanya pembengkakan tersebut menandakan alokasi dana yang dianggarkan pemerintah menjadi tidak efisien. Pasalnya dana subsidi itu diberikan kepada konsumen listrik yang masih dikategorikan mampu oleh data yang didapat oleh TNP2K. Dana yang didapat dari pengurangan subsidi listrik yang tidak tepat sasaran itu akan dialokasikan untuk menambah dana subsidi untuk konsumen yang dianggap pantas menerima subsidi tersebut untuk daya 450 VA dan 900 VA. Selain itu, dana tersebut juga dapat dialokasikan untuk untuk membangun infrastruktur listrik di Indonesia dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikas sehingga semakin banyak daerah-daerah yang bisa menikmati listrik. Inflasi yang diperkirakan akan timbul akibat pengurangan subsidi listrik ini pun akan tidak berdampak signifikan secara makro dikarenakan tidak semua konsumen merasakan pencabutan subsidi namun hanya yang dianggap tidak pantas menerima subsidi saja. Oleh karena itu, pengurangan subsidi listrik adalah hal yang tepat untuk dilakukan pemerintah dengan adanya data yang valid atas siapa saja yang benar-benar berhak menerima subsidi listrik untuk daya 450 VA dan 900 VA.

Jika terdapat kelompok tertentu yang menolak pengurangan subsidi dengan alasan mementingkan kepentingan rakyat, rakyat manakah yang dimaksud? Rakyat yang mampu tetapi tetap memanfaatkan subsidi, atau rakyat miskin yang memang berhak mendapatkan subsidi?

Referensi

http://www.tnp2k.go.id/id/program/listrik-bagi-masyarakat-miskin/tentang-listrik-bagi-masyarakat-miskin/

http://listrik.org/news/rasio-elektrifikasi-indonesia-masih-tertinggal/

http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/undang-undang-nomor-30-tahun-2009-tentang-ketenagalistrikan.pdf

http://www.anggaran.depkeu.go.id/peraturan/PMK%20170%202013.pdf

http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/dw-konten-view.asp?id=20151230092250435820332

http://jdih.esdm.go.id/peraturan/Permen%20ESDM%20No.%2028%20Th%202016.pdf

http://www.djk.esdm.go.id/pdf/Coffee%20Morning/November%202016/2.%20Kesiapan%20Data%20Dalam%20Pemberian%20Subsidi%20Listrik%20Tepat%20Sasaran.pdf

http://listrik.org/news/1-januari-2017-tarif-listrik-900va-naik/

Posted in Kajian Kastrat.