Tax Amnesty dan Reformasi Perpajakan untuk Mengoptimalkan Penerimaan Pajak dalam Jangka Panjang

Menurut UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, pengampunan pajak (tax amnesty) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Dalam kebijakan ini kewajiban pajak yang diampuni meliputi kewajiban PPh dan PPN atau PPN dan PPnBM. Periode dalam tax amnesty akan terbagi menjadi tiga dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, di mana hasil dari periode II tax amnesty mencatat jumlah deklarasi harta yang mencapai Rp4.296 triliun dan uang tebusan sebesar Rp103 triliun.

Latar belakang dibalik pengadaan program tax amnesty adalah terdapat harta milik Warga Negara Indonesia di dalam maupun luar negeri yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, pembangunan nasional yang membutuhkan pendanaan besar bersumber dari penerimaan pajak, serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap wajib pajak. Selain alasan-alasan tersebut, kasus Panama Pappers juga menjadi faktor tersendiri dalam membentuk program tax amnesty di Indonesia.

Realisasi Penerimaan Negara (Triliun Rupiah), 2009-2015

TAHUN TARGET REALISASI PERSENTASE
2009 652 620 95,1%
2010 743 723 97,3%
2011 879 874 99,4%
2012 1.016 981 96,4%
2013 1.148 1.077 93,8%
2014 1.246 1.143 91,7%
2015 1.294,25 1.055 81,5%

Dilihat dari sejarah penerimaan pajak di Indonesia sejak tahun 2009, realisasi penerimaan pajak tidak ada yang berhasil mencapai seratus persen. Penerimaan pajak pada tahun 2009 hanya berhasil dicapai sebesar 95,1%; dilanjutkan dengan tahun-tahun berikutnya yang juga tertahan di angka 90 persenan. Tahun 2015 menjadi tahun yang paling miris dengan realisasi penerimaan pajak yang bahkan tidak lebih dari 81,5%. Data tersebut membuktikan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap wajib pajak masih perlu ditingkatkan.

Dari jumlah 10.945.567 WP yang menyampaikan SPT Tahunan tersebut hanya 1.172.018 WP yang melakukan pembayaran, terdiri atas  375.569 WP Badan, 612.881 WP OP Non Karyawan, dan 181.537 WP OP Karyawan. Angka 375.569 WP Badan Bayar atau Non SPT-Nihil jelas sangat kecil jika dibandingkan dengan 3 juta lebih perusahaan yang ada dan beroperasi di Indonesia. Sedangkan jumlah 612.881 WP Bayar OP Non Karyawan dan 181.537 WP Bayar OP Karyawan, jauh sangat tak berarti dibandingkan dengan jumlah total 93 juta lebih penduduk Indonesia yang bekerja dan menerima penghasilan (Arifin, 2016).

Tax amnesty mengindikasikan bahwa berbagai permasalahan seperti kepatuhan wajib pajak dapat diredam selama masyarakat mengikuti program pengampunan pajak. Kekhawatiran pun muncul ketika periode tax amnesty usai, timbul pertanyaan terkait pajak dalam jangka panjang, akankah kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap wajib pajak akan meningkat? Atau tax amnesty hanya akan menjadi solusi jangka pendek?

Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah ada tidaknya reformasi perpajakan. Untuk memanfaatkan dampak tax amnesty dalam jangka panjang, harus adanya reformasi pajak dalam bentuk perundang-undangan dan sumber daya manusia, termasuk kredibilitas dan profesionalisme. Reformasi pajak (tax reform) sendiri mempunyai tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan perbaikan sistem yang lebih efektif dan efisien, serta sejalan dengan prinsip-prinsip perpajakan yang berlaku, yaitu persamaan (equality), kesederhanaan (simplicity), dan keadilan (fairness). Untuk menerapkan hal tersebut, pemerintah harus siap dalam memulai reformasi pajak, seperti menyiapkan amandemen UU KUP, PPh, serta PPN.

Reformasi perpajakan yang dapat dilakukan menyangkut beberapa aspek, antara lain:

  1. Kebijakan perpajakan melalui Undang-Undang Perpajakan
  2. administrasi perpajakan melalui peraturan pelaksanaan UU
  3. struktur organisasi Badan/Lembaga pemungut pajak
  4. basis data perpajakan;
  5. pelayanan WP atau Pembayar Pajak (PP)

Kelanjutan dalam Kebijakan Tax Amnesty

Pada jangka pendek, dana tebusan dari tax amnesty akan meningkatkan penerimaan negara sehingga defisit APBN dapat ditekan. Dana tebusan dan repatriasi tersebut akan membuat likuiditas di pasar keuangan memadai, sehingga pembiayaan dari perbankan dan sektor keuangan dapat lebih lancar bagi pembangunan. Sementara itu, Pada jangka panjang, kebijakan pengampunan pajak akan mendorong terwujudnya postur APBN dapat lebih sustainable karena jumlah dari Wajib Pajak (WP) meningkat dan sistem administrasi pajak akan menjadi lebih baik. Dengan postur APBN yang lebih sustainable, kemampuan belanja pemerintah akan menjadi lebih besar. Tax ratio pun juga akan meningkat dengan adanya tax amnesty pada jangka panjang.

Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan demi keberhasilan dari kebijakan tax amnesty adalah sebagai berikut :

  1. Otoritas pajak perlu membangun database bagi wajib pajak yang berpartisipasi dalam Tax amnesty. Informasi wajib pajak yang tersimpan dalam database ini akan berpengaruh pada aktivitas pengawasan di masa yang akan datang.
  2. Tax amnesti memerlukan publikasi yang luas di media, yang mengarah pada promosi dan penjelasan keuntungan tax amnesty.
  3. Mempromosikan rencana-rencana otoritas pajak setelah program tax amnesty, misalnya peningkatan pemeriksaan pajak setelah program tax amnesty berakhir.
  4. Peningkatan Pengawasan kewajiban perpajakan setelah program tax amnesty dapat meningkatkan penerimaan negara melalui pemeriksaan atas wajib pajak yang masih menggelapkan pajak setelah program tax amnesty berakhir.
  5. Otoritas pajak sebaiknya menyampaikan pesan kepada para tax evaders bahwa mereka tidak akan menerima ketidakpatuhan tax evaders tersebut di masa yang akan datang.
  6. Penetapan besaran tax amnesty harus lebih menarik agar para pemilik dana di luar negeri dapat ikut melaporkan kekayaannya.
  7. Tax amnesty efektif dilaksanakan apabila dilakukan secara mendadak dan tidak dapat diantisipasi oleh wajib pajak.
  8. Perlu kredibilitas dan reputasi administrasi perpajakan dan penerapan teknologi yang lebih modern.
  9. Tax amnesty perlu sinkronisasi dan koordinasi dengan revisi UU KUP dan RUU Perbankan.

Tax Amnesty periode II pun kini telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan memasuki periode III dengan harapan bahwa pemasukan dana dari tax amnesty akan meningkat.

Revisi dalam Aturan Perpajakan

Pasca berlakunya UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, berbagai usulan akan perbaikan perundang-undangan terus muncul untuk mendukung program tax amnesty. Seperti revisi yang terjadi pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak. PMK pada awalnya menetapkan repatriasi yang harus berbentuk dana, sedangkan dalam aturan yang sudah disempurnakan, repatriasi dapat dilakukan dalam bentuk aset seperti global bonds dan sejenisnya. Dikutip dari pertanyaan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementrian Keuangan, Robert Pakpahan, terdapat beberapa revisi PMK lainnya:

  • Dalam aturan baru, harta wajib pajak (WP) yang dibawa ke dalam negeri setelah 31 Desember 2015 dan disertakan dalam tax amnesty maka akan dianggap deklarasi dalam negeri.
  • Repatriasi berupa dana bisa dilakukan secara bertahap.
  • Pengaturan investasi di sektor riil berdasarkan prioritas pemerintah.
  • Dana repatriasi akan dijadikan jaminan untuk kredit.
  • Dalam hal penarikan keuntungan dari investasi hasil repatriasi. Investasi ini harus dikunci selama 3 tahun di dalam negeri, namun hasil investasinya bisa dicairkan.

Selain revisi aturan untuk mendukung berjalannya tax amnesty, revisi aturan perundang-undangan terkait penerimaan pajak jangka panjang juga akan segera dilaksanakan. Untuk saat ini, usulan revisi masih terbatas dalam pembahasan internal dan koordinasi dengan kementrian terkait. Dilansir dari pernyataan Direktur Peraturan Perpajakan I, Arif Yanuar, Terdapat berbagai usulan untuk reformasi pajak yang belum disahkan, seperti:

  • Revisi UU KUP tentang pembentukan Badan Penerimaan Pajak (BPP) yang lebih otonom.
  • Perubahan dalam administrasi pajak, yaitu perubahan nomenklatur dari wajib pajak menjadi pembayar pajak.
  • Revisi UU KUP dalam hal kepastian hukum, mulai dari tata cara pendaftaran kemudian penetapannya, serta mempertegas penegakan hukum yang berlaku.
  • Penyesuaian UU PPh dan PPN terhadap tarif negara-negara luar. Hal ini ditujukan agar dana repatriasi tidak lari ke luar negeri.
  • Revisi Aturan terkait akses data perbankan seperti pertukaran data nasabah internasional, yaitu CRS dan FATCA.
  • Implementasi single indentification number (SIN).

Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah

Untuk mendukung revisi perundang-undangan, kepercayaan masyarakat juga harus ditingkatkan untuk terciptanya kepatuhan dalam membayar pajak. Reformasi pajak dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas SDM dan memberikan pelayanan yang profesional, akuntabel, serta transparan.

Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan dan bekerja sama dengan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution akan membentuk Tim Reformasi Perpajakan dan Tim Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai. Seluruh stakeholders akan dipertemukan untuk membahas kelanjutan dari reformasi pajak. Tim Reformasi Pajak akan bertugas untuk merumuskan pandangan dan kebijakan yang diperlukan dalam menciptakan iklim birokrasi perpajakan yang lebih baik. Untuk kelanjutannya, lembaga internasional seperti Bank Dunia (World Bank), Lembaga Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dan negara-negara bagian dari Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) ditunjuk sebagai observer dari tim tersebut. Dengan terbentuknya berbagai tim tersebut, diharapkan institusi pajak dan bea cukai akan lebih kredibel dan dipercayai publik.

Kesimpulan

Minimnya kepatuhan masyarakat akan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan di Indonesia. Sedikitnya masyarakat yang membayar pajak mengindikasikan bahwa Indonesia butuh reformasi pajak dan tax amnesty pun menjadi awal dari reformasi tersebut. Reformasi pajak memiliki tujuan  untuk menjadikan sistem lebih efektif dan efisien serta dapat beradaptasi dengan era globalisasi. Reformasi pajak ini dapat dilakukan dengan merevisi aturan perundang-undangan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lewat penyediaan SDM yang berkualitas serta profesional.

Menjadi poin rekomendasi dalam melakukan reformasi pajak, selain perubahan dalam perundang-undangan dan kualitas SDM, transparansi pajak sangat dibutuhkan untuk mendapatkan kepercayaan publik. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak masyarakat, ketegasan dan kejelasan hukum juga dinilai sangat krusial. Karena semua perubahan yang terjadi dalam perundang-undangan terkait pajak, ataupun sehebat apapun kualitas SDM yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak, tidak ada gunanya jika masyarakat masih tidak peka terhadap pelanggaran wajib pajak.

Referensi:

https://pengampunanpajak.com/2016/10/20/simak-bocoran-kebijakan-pajak-pasca-tax-amnesty/

http://pajak.go.id/sites/default/files/info-pajak/PMK-119-PMK-08-2016.pdf

http://presidenri.go.id/ulasan/perekonomian/reformasi-perpajakan-untuk-kesejahteraan-rakyat.html

http://www.pajak.go.id/content/article/perlunya-reformasi-pajak

http://www.kemenkeu.go.id/en/node/49333

Posted in Kajian Kastrat.